Problematika Penerbitan Surat Keterangan Ghaib Sebagai Syarat Pengajuan Gugatan Perceraian dari Perspektif Pelayanan Publik

Luthfi Kalbu Adi, 2020.

Sepanjang tahun 2018, penulis berkesempatan untuk melaksanakan tugas di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Purwokerto bersama dengan rekan-rekan yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Studi dan Kebijakan Publik Cabang Banyumas (LBH SIKAP Banyumas). Posbakum sendiri memang diperuntukkan bagi masyarakat secara umum, termasuk masyarakat pra sejahtera yang hendak mengakses jasa hukum berupa konsultasi hukum atau pembuatan dokumen hukum (gugatan, permohonan) dengan Cuma-Cuma alias gratis dalam konteks perdata islam. Mengapa makna gratis tidak spesifik ditujukan bagi masyarakat pra sejahtera saja? Karena hadirnya Posbakum merupakan wujud kehadiran Negara sebagai bentuk kontra-prestasi pembayaran pajak yang dibayarkan oleh masyarakat kepada Negara sehingga dapat diakses oleh siapapun. Terdapat berbagai macam perkara yang masuk di Posbakum, namun dari sekian banyak itu perkara perceraian-lah yang paling banyak di ajukan, salah satunya Gugatan Cerai/ Permohonan Izin Ikrar Talak secara Ghoib.

Istilah cerai Ghoib sendiri muncul karena Tergugat/ Termohon telah pergi meninggalkan Penggugat/ Pemohon selama 2 (dua) tahun atau lebih tanpa alasan yang jelas. Dasar hukum untuk mengajukan gugatan/ Permohonan Izin Ikrar Talak tercantum dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 huruf (b) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagai salah satu syarat untuk mengajukan perceraian dengan mekanisme tersebut, Penggugat/ Pemohon harus menyertakan surat Keterangan Ghoib yang diterbitkan oleh Kantor Desa/ Kelurahan sesuai tempat tinggal/ domisilinya. Dalam prakteknya, penerbitan surat keterangan ghoib tidak sesederhana yang dibayangkan karena keengganan otoritas padahal dokumen tersebut amat diperlukan. Ada 2 (dua) peristiwa yang hendak penulis uraikan; pertama,kasus yang menimpa seorang ibu (sebut saja Ibu A) yang hendak menggugat cerai suaminya karena suaminya pergi ke suatu daerah di Kalimantan sejak tahun 2011 dengan tidak kembali pulang atau sekedar mengirim kabar. Selama itu pula, suami tidak meninggalkan harta pengganti nafkah atau mengirimkan hasil kerja kepada isterinya dan menurut informasi yang diterima suami Ibu A bahkan telah menikah lagi (kemungkinan besar menikah secara siri). Kepala Desa XXX, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas tidak berkenan menerbitkan surat keterangan ghoib dengan alasan bahwa suami ibu A “masih bertetangga” dengan kepala desa. Penulis mencoba menghubungi Kepala Desa melalui telepon dan menyampaikan bahwa alasan tersebut tidak dimuat dalam KHI, sebaliknya terdapat unsur pelanggaran Sighat Taklik yang tercantum dalam poin (1), (2) dan (4)[1]. Namun demikian, Kepala Desa tetap bersikeras menolak dengan alasan yang tadi ia kemukakan. Kedua, Ibu B yang ditinggal pergi tanpa berpamitan terlebih dahulu oleh suaminya sejak 4 tahun lamanya. Menurut informasi yang Ibu B peroleh dari keluarga suaminya, suaminya tengah berada di daerah asalnya –suatu daerah di Provinsi Sumatera Selatan- tanpa bersedia menyebutkan rincian alamat tempat tinggal. Kepala desa ditempat Ibu B bertempat tinggal (Desa XXX, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas) menolak menerbitkan surat keterangan ghoib dengan alasan bahwa surat ghoib yang pernah dikeluarkannya berujung ancaman dari seorang warga kepada dirinya karena dianggap melakukan pemalsuan surat. Rupa-rupanya, isteri warga tersebut yang sebelumnya mengajukan permohonan surat ghoib guna pengajuan proses pengajuan gugatan cerai telah memanipulasi fakta atas keberadaan warga tersebut.  Hal demikian mengakibatkan kepala desa memutuskan tidak akan menerbitkan surat ghoib dengan alasan apapun. Ibu B yang sehari setelahnya kembali memohon untuk kedua kalinya pun terpaksa gigit jari karena kepentingannya terpaksa terbentur meja birokrasi.

Kultur Pekewuh dan Ketiadaan Prosedur  

Keengganan yang diperlihatkan kepala desa Ibu A XXX, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas lebih bercorak subyektif. Kultur pekewuh masih dominan sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan perundng-undangan. Ada perasaan tidak enak bilamana ia meneken surat yang dimohonkan Ibu A, karena dengan menerbitkan surat itu maka secara tidak langsung ia dianggap ikut memisahkan ikatan perkawinan tetangganya sendiri. Nampak bahwa edukasi dan pengetahuan terkait prosedur dan administrasi perkawinan nampak masih minim, padahal Banyumas Raya (termasuk juga wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto) diketahui sebagai daerah dengan tingkat perceraian paling tinggi[2]. Bahkan di kantor desa pun, terdapat perangkat desa (staf kesra) yang bertugas melayani pembuatan dokumen, mendampingi warganya ke Pengadilan Agama/ Negeri (baik secara pro bono maupun berbayar) untuk mendaftar atau hanya sekedar mengantar ke kantor Advokat. Dalam beberapa hal, tugas-tugas itu biasanya juga dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama setempat. Maka tak heran apabila kita akan menjumpai banyak aparatur desa/ pegawai KUA berseragam safari yang bertebaran di Pengadilan Agama. Artinya, fenomena perceraian adalah sesuatu yang jamak ditemui sehingga pengetahuan tentang administrasi peradilan agama juga bukan sesuatu yang asing.  Akan tetapi, penjelasan yang diberikan oleh Penulis pada akhirnya tetap tidak dapat diterima dan tidak mempengaruhi pengambilan keputusan. Hal yang tentu saja mengambat kepentingan Ibu A untuk menuntut hak-haknya di pengadilan. Studi yang dilakukan oleh Harry Indrajit Soeharjono, menyatakan bahwa perilaku ewuh-pakewuh akan membuka peluang terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh para birokrat pemegang posisi kunci yang memiliki kewenangan[3].

Sementara itu, penolakan terhadap Ibu B lebih bernuansa obyektif. Alasan traumatis pada masa lalu mengakibatkan kepala desa tidak berkenan untuk menerbitkan surat keterangan ghoib. Hal ini tidak sepatutnya menjadi alasan utnuk tidak memberikan pelayanan justru peristiwa terdahulu wajib dijadikan momentum untuk memperbaiki layanan, misalnya melakukan pemeriksaan pendahuluan dengan cara menghubungi pihak yang meninggalkan rumah untuk memastikan keberadaannya. Apabila nomor telepon tidak aktif atau tidak terdapat kontak yang dapat dihubungi, maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan setempat (desente) untuk menentukan apakah permohonan seseorang dapat tentukan kelayakannya. Desente sendiri dapat di lakukan dengan cara mengunjungi rumah keluarga/ kerabat Tergugat/Termohon dan mewawancarai tetangga sekitar. Dalam webite resmi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan RB RI)[4] juga tidak ditemukan format maupun data pelayanan terkait mengenai prosedur pelayanan penerbitan. Dalam prakteknya, mayoritas pemerintah desa/kelurahan hanya mencantumkan “Pernyataan bermaterai bahwa pasangannya tidak diketahui keberadaannya” sebagai salah satu syarat penerbitan surat Ghoib. Desente belum menjadi acuan dari pemerintah desa, padahal eksistensi salah satu pihak harus benar-benar dipastikan secara materiil. Jika masih hanya sekedar mengandalkan kebenaran formil semata, maka potensi terjadinya peradilan sesat (miscarriage of justice) sangat terbuka lebar. Dalam studinya, Nurhayati dan Ajub menemukan fakta, salah satunya terdapat beberapa pihak Tergugat/ Termohon yang sebenarnya masih dapat dideteksi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, tetapi karena Penggugat/Pemohon ingin mempercepat proses maka para pihak menyampaikan bahwa sudah tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat/ Termohon. Kemudian, perihal saksi yang dihadirkan juga belum tentu mengetahui substansi permasalahan karena Penggugat/ Pemohon cenderung tidak memperhatikan kualifikasi saksi secara formil maupun materiil[5].  dan tindak pidana pemalsuan dokumen sebagaimana tersebut pada Pasal 263 KUHP, sangat terbuka lebar.

Dugaan Maladministrasi dan Apa yang Dapat Dilakukan

Memberi pelayanan yang baik dan patut kepada masyarakat merupakan kewajiban bagi setiap instansi pemerintahan sebagaimana amanat dalam Undang- Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.  Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan[6]. Oleh karenanya, Pelayanan Publik yang diberikan tidak sesuai standar atau tidak sesuai prosedur merupakan indikasi awal terjadinya maladministrasi.

Maladministrasi, menurut Undang- Undang No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia mengandung substansi perilaku atau perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam lingkup penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang mengakibatkan kerugian materiil dan/atau inmateriil bagi masyarakat. Selanjutnya, Pasal 11 Peraturan Ombudman (PO) No. 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan dan Penerimaan Laporan merinci bentuk-bentuk maladministrasi yang terdiri atas 10 (sepuluh) perbuatan, meliputi penundaan berlarut, tidak kompeten, tidak memberikan pelayanan, diskriminatif, berpihak, konflik kepentingan, permintaan imbalan, penyalahgunaan wewenang, dan penyimpangan prosedur.   

Berdasarkan uraian peristiwa di atas, dugaan perbuatan maladministrasi yang dilakukan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas karena keenggannya memberikan pelayanan kepada Ibu A sebab merasa masih terikat hubungan tetangga dengan suami Ibu A adalah konflik kepentingan sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 huruf j PO No. 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan dan Penerimaan Laporan. Sementara itu Kepala Desa XXX, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas yang mengakibatkan Ibu B tidak dapat memperoleh dokumen yang diinginkan dengan dalih trauma dan urung melaksanakan pemeriksaan setempat (desente) dapat dikategorikan sebagai perbuatan tidak memberikan pelayanan yang termuat dalam Pasal 11 huruf b PO No. 26 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan dan Penerimaan Laporan.

Permasalahan-permasalahan tersebut sebenarnya terlihat amat sepele namun amat mengganggu jalannya pelayanan publik. Gulma-gulma birokrasi semacam ini mestinya dapat ditanggulangi bila Pengadilan Agama melakukan edukasi/ bimbingan teknis seputar administrasi peradilan kepada aparatur desa –termasuk juga penerbitan dokumen lain yang berkenaan seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk syarat pendaftaran perkara secara pro deo– disertai monitoring dan laporan berkala tiap bulannya. Dalam materi tersebut juga harus ditekankan urgensi cross check fakta untuk setiap penerbitan dokumen, khususnya penerbitan surat Keterangan Ghoib yang semata dilakukan agar terhindar dari praktek-praktek manipulasi data dan ancaman pidana. Ide yang sebenarnya sudah lama menjadi topik obrolan “warung kopi” rekan-rekan Advokat dan bisa jadi sudah menjadi rahasia umum di dunia peradilan. Pembicaraan itu sering mentok pada satu kesimpulan: persoalannya bukan pada mampu atau tidak mampu, namun mau atau tidak mau.

Daftar Pustaka

Jurnal

Desiana, Ayu,  Analisis Konsep Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Jurnal Inovatif, Vol. 6 No. 2 Tahun 2013.

Hasan, Nurhayati M. dan Ishak, Ajub, Putusan Hakim atas Perceraian Salah Satu Pihak Ghaib  dan Impilkasinya Terhadap Para Pihak di Pengadilan Agama Limboto, Jurnal Ilmiah Al-Jauhari, Vol. 3 No. 2 September 2018.

Soeharjono, Harry Indrajit, Pengaruh Budaya Birokrasi Ewuh Pakewuh Terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Intern, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. VIII No. 3, Desember 2011.

Internet

Mujib, Nur, 2018, Ketika Suami Melanggar Taklik Talak, https://www.pa-jakartaselatan.go.id/artikel/260-ketika-suami-melanggar-taklik-talak  diakses 28 Juni 2020.

Radar Banyumas, 2015, Perceraian di Purwokerto Fantastis, https://radarbanyumas.co.id/perceraian-di-purwokerto-fantastis/ diakses 28 Juni 2020. 

Situs resmi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Republik Indonesia, https://sipp.menpan.go.id/cari?tipe_instansi=daerah&provinsi=jawatengah&kabupaten=kabupaten-banyumas, diakses 28 Juni 2020.


[1] Selengkapnya bunyi taklik talak ala fikih Indonesia adalah sebagai berikut: “Sesudah akad nikah saya (nama pengantin laki-laki) berjanji dengan sesungguh hati, bahwa saya akan mempergauli isteri saya bernama (nama pengantin perempuan) dengan baik (mu’asyarah bil ma’ruf) menurut ajaran Islam.

”Kepada isteri saya tersebut saya menyatakan sighat taklik sebagai berikut:

Apabila saya:

  1. Meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
  2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
  3. Menyakiti badan/jasmani isteri saya, atau
  4. Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan atau lebih;

dan karena perbuatan saya tersebut isteri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama,….dst”

Nur Mujib, 2018, Ketika Suami Melanggar Taklik Talak, https://www.pa-jakartaselatan.go.id/artikel/260-ketika-suami-melanggar-taklik-talak  diakses 28 Juni 2020.

[2] Sejak 2013, perkara perceraian terus mengalami peningkatan. Sampai dengan pertengahan 2015, gugatan perceraian telah mencapai 1.052 perkara dengan alasan paling sering diajukan adalah permasalahan ekonomi. Sayangnya, niat untuk mengurangi angka itu belum terlaksana oleh sebaba belum ada tindakan pencegahan yang masif dari otoritas. Radar Banyumas, 2015, Perceraian di Purwokerto Fantastis, https://radarbanyumas.co.id/perceraian-di-purwokerto-fantastis/ diakses 28 Juni 2020.  Tahun 2018, Posbakum sendiri menerima sekira 5-7 orang per harinya guna kepentingan pembuatan dokumen dan konsultasi hukum perkawinan, dimana pengajuan gugatan cerai mendominasi.   

[3] Harry Indrajit Soeharjono, Pengaruh Budaya Birokrasi Ewuh Pakewuh Terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Intern, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. VIII No. 3, Desember 2011, Hlm. 244

[4]Data yang dicari pada laman https://sipp.menpan.go.id/cari?tipe_instansi=daerah&provinsi=jawatengah&kabupaten=kabupaten-banyumas, didominasi oleh layanan-layanan adminstrasi kependudukan dan layanan dokumen kesehatan. Pencarian pada pemerintah desa/ kecamatan lain misalnya Kelurahan Berangas Barat Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjar Baru, Provinsi Kalimantan Selatan sekedar mensyaratkan pernyataan bermaterai. Sementara itu, Kantor Kecamatan Padang Timur, Provinsi Sumatera Barat dan Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjar Baru, Provinsi Kalimantan Selatan mencantumkan pemeriksaan pada dokumen namun tidak dirinci lebih lanjut bagaimana bentuk pemeriksaan dimaksud.

[5] Nurhayati M. Hasan dan Ajub Ishak, Putusan Hakim atas Perceraian Salah Satu Pihak Ghaib  dan Impilkasinya Terhadap Para Pihak di Pengadilan Agama Limboto, Jurnal Ilmiah Al-Jauhari, Vol. 3 No. 2 September 2018. Hlm. 65-66

[6] Ayu Desiana, Analisis Konsep Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Jurnal Inovatif, Vol. 6 No. 2 Tahun 2013. Hlm.183

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *